Medan, Kabarnas.com - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Teuku Munandar mengajak seluruh kepala daerah yang berada di wilayah tugasnya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mengendalikan inflasi.
Adapun harapan itu disampaikan Wali Kota Pematangsiantar, Bupati Tanjungbalai, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Labura dan Labusel saat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (13/4/2022) di Medan.
Secara umum inflasi Sumut masih terkendali dan sejalan dengan target inflasi nasional 3%±1%. Pada bulan Februari 2022, inflasi Sumut (0,71%), Pematangsiantar (0,77%), angka ini tercatat lebih tinggi dibanting inflasi nasional (0,66%) secara tahun ke tahun (yoy).
Teuku Munandar mengatakan, dampak inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Turunnya daya beli akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, menghambat investasi dan menurunkan daya saing daerah.
"Oleh karena itu inflasi perlu terus dijaga pada level rendah dan stabil sesuai kisaran yang ditetapkan oleh nasional, yaitu 3%±1%" kata Munandar kepada peserta rapat yang di wakili masing-masing kepala daerah seperti Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi.
Diutarakan juga bahwa di tengah pandemi covid-19 dan isu kelangkaan komoditas minyak goreng, berbagai upaya terus dilakukan oleh TPID, diantaranya melalui sidak pasar, monitoring harga, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam rangka terus menjaga pasokan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat.
"Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten melalui TPID dan forum-forum yang ada perlu terus ditingkatkan mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah," pesannya.
Koordinasi yang dilakukan menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan mengacu pada pedoman 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Perlu diketahui, di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri terjadi peningkatan laju inflasi di Pematangsiantar. Inflasi ini sebagian besar disumbang oleh kelompok bahan makanan, jasa makanan dan minuman, perlengkapan RT serta perumahan, dan BBRT.
Berdasarkan kondisi internal potensi tekanan inflasi dipengaruhi oleh pelonggaran aktifitas masyarakat seiring melandainya covid-19, meningkatnya daya beli masyarakat (pencairan bansos dan THR), budaya konsumtif terutama di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri yang tidak diiringi pasokan yang cukup, dan dinamika implementasi kebijakan HET minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan stok di pasar.
Kondisi negara luar juga membuat potensi risiko tekanan inflasi dipengaruhi oleh kondisi geopolitik, khususnya perang Rusia dan Ukraina. Kemudian kenaikan harga pangan/komoditas dunia, kelangkaan container, dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang dapat melemahkan nilai tukar Rupiah.
Upaya pengendalian inflasi di Sisi Batas Lebihan, seluruh TPID dapat menjalankan Roadmap TPID 2022-2024 sejalan dengan strategi pengendalian inflasi nasional dengan menggunakan strategi 4K.
Langkah konkrit lainnya terkait Pengendalian Inflasi, pertama monitoring harga agar kenaikan harga dapat diketahui sejak dini dan diidentifikasi serta ditindaklanjuti. Kedua, mapping stok pangan dengan melakukan mapping stok pangan secara rutin dan insidentil jelang hari-hari besar keagamaan.
Ketiga, pengawasan distribusi, dimana perlu langkah mencegah praktik penimbunan, kerjasama TPID dan Satgas Pangan. Keempat, operasi pasar, tentu perlu penyusunan jadwal operasi pasar antar dinas/instansi dengan pilihan lokasi, waktu, dan komoditas yang tepat.
"Kelima, mengelola ekspektasi masyarakat dan himbauan belanja bijak," dihadapan nara sumber yang hadir, yakni Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, Kepala BPS Pematangsiantar, Marlise Simamora dan Kepala Bulog Prov. Sumatera Utara, Arif Mandu
