Pematangsiantar - Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar yang diketuai Rini Silalahi meminta Plt Disdik, Rosmayana Marpaung menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran Rp 1.017.000.000 yang mereka ajukan untuk menjalankan program Pendidikan Kesetaraan mencakup program paket A, paket B, dan paket C yang dilaksanakan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Apa yang diminta DPRD berawal dari dugaan bahwa lembaga PKBM kerap curang mengajukan data pencairan dana. Di sisi lain muncul dugaan bahwa PKBM terkait juga memungut biaya kepada peserta yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, yang seharusnya gratis.
Terkait pernyataan itu, Rosmayana pun menjelaskan bahwa "Sesuai juknis per siswa Rp 750 ribu untuk paket B, sedangkan paket C Rp 900 ribu. Dana itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga, mereka yang mengelola. Kita hanya monitoring," terangnya memberikan rincian sesuai permintaan Rini Silalahi.
Rosmayana mengatakan, ada lima PKBM di Kota Pematangsiantar, yakni PKBM Cerdas Bangsa di Jalan Rangkuta Sembiring, PKBM Cerah di Jalan Linggar Jati, PKBM TKSK di Jalan Dahlia, PKBM Taruna Mandiri di Jalan Tambun Timur dan PKBM SKB di Jalan Siatas Barita.
"PKBM Cerdas Bangsa paket B 11 orang paket C 65 orang. PKBM Cerah paket B 40 orang paket C 80 orang. PKBM TKSK paket B 28 orang paket C 20 orang, PKBM Taruna Mandiri paket B 9 orang paket C 73 orang, PKBM SKB paket B 43 orang dan paket C 98 orang, " ujarnya.
Rosmayana pun tidak menepis kemungkinan apa yang dicurigai DPRD. Sebab, Disdik juga sudah pernah mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan Kementerian karena dugaan data palsu dari lembaga PKBM saat menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban. Mencegah masalah tak berulang, pihaknya berupaya melakukan pengawasan.
Sementara Hendra Pardede menyampaikan permohonan kepada seluruh anggota Komisi II DPRD untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan PKBM yang dimaksud.
"Kita Komisi II suatu saat harus inpeksi mendadak. Kebetulan salah satu alamat yang disebutkan tadi, saya setiap minggu ke sana. Tapi tidak terpantau. Mungkin ini kurang sosialisasi padahal banyak masyarakat yang membutuhkan," kata Hendra.
