Pematangsiantar, Kabarnas.com - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) masih memiliki tugas berat dalam memperbaiki data penerima bantuan sosial. Sejauh sekitar 34.480 masih bermasalah.
Dalam rangka perbaikan, Dinsos P3A menggelar rapat di SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) di Jalan Dahlia, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Barat.
Rapat dipimpin Kadinsos P3A, Pariaman Silaen, Kabid sosial Drs Risbon sinaga, MM, Kasi Daya sosial Dirgahayu P Simanjuntak, SE, operator SIKS-NG , Koordinator Kota PKH ,SDM PKH dan TKSK.
Lewat rapat ini data penerima bantuan sosial diantara PKH, BPNT, BST dan ada di luar penerima bantuan atau dinamakan dalam daftar tunggu yg sdh masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Pariaman Silaen berharap usai rapat tahapan-tahapan teknis untuk perbaikan data di aplikasi SIKS-NG, dilakukan secara sinergi.
Sementara Drs Risbon Sinaga, mengatakan data tetap bermasalah terutama NIK tidak valid, ganda identik, KK ganda. Dan kemungkinan ada warga didata DTKS belum menggunakan E KTP , atau salah penginputan data saat pendataan. Hal ini terjadi di seluruh Kabupaten/Kota yg ada di Indonesia.
"Kita berharap perbaikan data invalid dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, kerjasama semua stakeholder, pihak Dinsos, termasuk TKSK/relawan, SDM PKH dan Kecamatan melalui Kelurahan/perangkatnya," pesannya, Jumat (2/7/2021).
Risbon Sinaga juga menyampaikan bahwa Dinsos P3A sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil dalam perbaikan data NIK dan KK. Tentu ada harapan semua sinkron secara baik.
"Dalam hal ini kita harapkan agar setiap kelurahannya saling berperan aktif untuk bekerja cepat dan tepat sehingga perbaikan data invalid di SIKS-NG yang batas waktu untuk perbaikan data penerima bantuan sampai tanggal 31 Juli 2021," ujarnya.
Adapun data yang harus diperbaiki sekitar 34.480 diantaranya untuk diperbaiki 47,947 , padan Dukcapil 12.162, belum padan Dukcapil 793, meninggal 31 , Diusulkan dihapus 469 , tidak mempunyai EKTP 11.
Sementara itu Korkot PKH Kota Pematangsiantar Rudi hartono menghimbau kepada seluruh SDM PKH agar benar-benar fokus dalam masalah perbaikan data tersebut. Karena ini menyangkut 'nasib dari KPM- KPM tersebut.
"Saya berharap seluruh stake holder benar-benar fokus dalam masalah perbaikan data invalid pada aplikasi SIKS-NG. Ini menyangkut hajat hidup dan nasib dari KPM. Jadi semua pihak harus fokus dan serius. Warga harus proaktif dan jujur menyampaikan data identitas dirinya termasuk taraf kehidupannya," katanya.
