Simalungun - Pangulu Nagori Bosar Nauli dan Anggota DPRD Simalungun menyesalkan unjuk rasa ratusan warga Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun Senin (15/7/2024) kemarin.
Pangulu Nagori Bosar Nauli Heppy Sidauruk mengatakan, tindakan warga dari Dusun Sukajadi dan Rumondang Batu Loting ke kantor Camat Hatonduhan untuk mengeluhkan selebaran yang ditempelkan di sejumlah rumah perihal masalah tanah dengan Tarianus Sinaga, kurang tepat.
"Saya hanya menerima surat dari pihak Tarianus Sinaga dan memberikan surat undangan kepada warga yang terkena dampak lahan. Kita mengundang warga tetapi hanya sepuluh orang yang rapat di kantor Pangulu Bosar Nauli," ujarnya, Selasa (16/7/24).
Ia menyebutkan, undangan rapat untuk tanggal 8 Juli 2024 topiknya adalah membahas perdamaian atas surat yang diberikan Tarianus Sinaga, tidak ada membahas nilai perdamaian terkait satu hektar lahan dibayar Rp50 juta dan rumah dibayar Rp20 juta.
"Dalam rapat di kantor yang kita laksanakan adalah mengetahui secara jelas sebab akibat sengketa tanah itu dan yang mengetahui itu adalah tokoh masyarakat Bosar Nauli dan para warga. Jadi jangan dibilang bahwa saya tidak mengayomi warga sampai kemudian warga memohon kepada camat ataupun bupati untuk menurunkan saya dari pangulu Nagori Bosar Nauli," ujarnya.
"Pekerjaan apa yang salah saya lakukan selama saya Pangulu Nagori Bosar Nauli? Kalau memang saya salah, saya bisa dihukum" katanya mengakhiri.
Sementara anggota DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk dan Benfri Sinaga menyebut, aksi warga Nagori Bosar Nauli sudah melanggar peraturan dalam berorasi.
"Kita meminta kepada Pangulu Nagori Bosar Nauli untuk membuat surat kepada Komisi I DPRD Simalungun supaya kami bisa memanggil warga yang demo dan membicarakan atas terjadinya aksi demo ke kantor Camat Hatonduhan," kata keduanya bergantian. (Nimrod)
