Medan, Kabarnas.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendorong kepala daerah harus mencegah kenaikan harga. Cara adalah memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor dan pengawasan. Sebab, harga bahan pangan biasanya melonjak hingga Lebaran.
Menurut Edy, produksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak, keenam bahan pangan di Sumut ini surplus. Namun ada beberapa komoditas yang perlu disuplai. Seperti bawang merah, kemampuan produksi masih 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir 100% memasok dari luar daerah Sumut.
"Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya," kata Edy dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Ballroom Adimulya Hotel Medan, Jumat (9/4/2021).
Edy Rahmayadi berharap Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadan dan Lebaran, bila naik drastis berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak, Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” kata Edy.
Ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0%.
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Kepala BI Perwakilan Sumut Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi. Selain empat upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).
Sampai saat ini, katanya, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.
“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%. Dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Soekowardojo usai peluncuran TP2DD Pemprov Sumut bersama Edy Rahmayadi.
