Pematangsiantar - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Plt Kadishub) Kota Pematangsiantar, Kartini Batubara mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Perhubungan karena menertibkan juru parkir di tengah setoran yang bermasalah. Keluhan itu diutaran kepada anggota Komisi III DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat, Kamis (2/6/2022).
Kartini mengaku kecewa dengan oknum tersebut karena lewat sambungan seluler meminta untuk tidak mengurusi salah seorang juru parkir. Padahal juru parkir yang dimaksud tidak melakukan kewajibannya dengan baik seperti menyetorkan uang parkir.
Menurut Kartini, pria yang menghubunginya mengaku bernama Peter dan siap membayarkan tunggakan uang parkir dari seorang juru parkir. “Dia bilang ‘berapa rupanya tunggalan si itu (nama seorang juru parkir) biar aku bayarkan. Sini rekeningnya’,” ujar Kartini.
Mendapat teror di tengah penertiban juru parkir yang tidak bekerja baik, Kartini sendiri mengaku siap menempuh jalur hukum jika dikemudian hari ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau dalam bentuk ancaman apapun.
Pada kesempatan itu, Kartini juga mengklaim telah menertibkan sejumlah juru parkir yang membandel dan tak mampu memenuhi potensi parkir yang ditargetkan.
Kartini juga mengaku resah dengan pemberitaan media, yang mana para wartawan yang mengonfirmasinya tak tahu apa-apa dengan apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.
“Termasuk juga berita-berita wartawan yang ada. Tapi saya tak mau menjawab. Saya tahu mereka berkata-kata tanpa tahu apa yang sebenarnya. Saya minta pada Komisi III DPRD Siantar, bantu kami dengan memberikan saran dan dukungan untuk mensukseskan parkir ini,” kata Kartini seraya mengakui banyak hal yang menjadi kekurangan.
Selain curhat, Kartini melaporkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menetapkan 9 titik kawasan parkir baru di Siantar. Kemudian menerapkan sistem cashless (non-tunai) dalam pembayaran parkir di Jalan Sutomo.
Pada rapat tersebut, Komisi III yang hadir diketuai Denny Siahaan dan beranggotakan Dedi Manihuruk, Astronout Nainggolan, dan Frangky Boy Saragih. Mereka menyoroti sistem parkir digital dan potensi parkir yang belum terlaksana dengan maksimal.
Denny Siahaan meminta Dinas Perhubungan Siantar bisa menerapkan sistem parkir digital yang sudah lebih dulu diterapkan di Kota Medan. Seharusnya sistem tersebut bisa terlaksana dengan sistem yang terintegrasi dengan seluruh bank umum.
“Kalau ada perjalanan dinas orang ibu, bisa coba belajar ke Medan. Bisa belajar apa yang dilakukan (Wali Kota Medan) Bobby Nasution. Masa alasannya harga mesin EDC parkir sampai Rp300 juta. Kan di Medan nggak tiap titik ada mesin seharga itu,” kata Denny.
Denny dan anggota Komisi III DPRD Siantar lainnya meminta Dishub bisa berkoordinasi langsung dengan Bank Indonesia Kpw Pematangsiantar untuk mencari solusi agar sistem parkir digital bisa berbayar dengan seluruh sistem pembayaran.
Kemudian menertibkan sejumlah kawasan parkir di inti kota yang menjadi penyebab kemacetan dan minim pemasukkan retribusi parkir.
“Jangan ada yang merasa di Siantar ini paling jago. Kalau ada bengkel jangan pakai badan jalan. Semua bengkel di jalan Cipto itu begitu. Nanti ditertibakan, kita yang viral. Jadi bisa ditegaskan ini kepada mereka ini,” jelas Denny.
