Pematangsiantar - Ketua Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Denny Siahaan bersama Noel Lingga, Rizki Sitorus, Nurlela Sikumbang, Daud Simanjuntak, Astronaut Nainggolan dan Irwan melakukan kunjungan kerja lapangan ke Kantor BPBD berkaitan dengan bencana khususnya soal penanggulangan Covid-19, selama PPKM level 4.
Dalam pertemuan ini, Rabu (1/9/2021), terungkap bahwa data pasien Covid-19 masih simpang siur. Contohnya, data di BPBD dari tanggal 10-31 Agustus 2021. Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dan dimakamkan sebanyak 35 orang, sementara data di Dinkes sebanyak 27 orang.
"Bagaimana ini? Yang BPBD laporkan ke pusat telah menangani penguburan 27 jenazah, sementara fakta di lapangan yang dikubur 35 jenazah. Nanti ketika kita klaim kok jadi berbeda. Maka siapa yang membayar klaim ini," kata anggota DPRD Noel Lingga.
Menyambung pernyataan Noel, Denny Siahaan mengatakan agar sebaiknya BPBD Pematangsiantar berbicara dengan data yang valid. Pejabat BPBD diminta tak kecolongan karena selalu membiarkan data tidak singkron selama ini.
"Kita bicara data. Di situ 27 jenazah, tapi real di lapangan 35 jenazah. Yang mengebumikan BPBD di bawah Satgas Covid-19. Jadi dari mana biayanya. Siapa yang bertanggungjawab? Oke, kita anggaplah BPBD baik di sini. Tapi kan jadi kecolongan data," kata Denny.
Kemudian, pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD Djasamen Saragih terakhir sebanyak 12 orang. Namun 9 orang diketahui bukan warga Kota Pematangsiantar. Pendataan ini dikuatirkan mempengaruhi penetapan Kota Pematangsiantar masuk PPKM level 4.
Noel Lingga pun meminta Satgas Covid-19 Pematangsiantar tegas memberikan jawaban kepada pemerintah pusat soal data pasien. "Kalau memang lebih banyak pasien dari luar, seharusnya Siantar tidak boleh masuk zona PPKM level 4. Jadi, sampaikan data secara benar. Demikian juga yang di isoter, kita dapat data ternyata lebih banyak yang bukan ber-KTP Siantar, " ujarnya.
Dewan tidak lepas menyinggung biaya swab PCR bagi pasien isoter dan di rumah singgah. Pada saat itu, Agustina Sihombing selaku Kabid Kesiapsiagaan BPBD mengaku bahwa biayanya masih dibebankan kepada pasien itu sendiri.
Mendengarkan itu, DPRD mendorong agar Pemko menggratiskan. "Harapan kita itu digratiskan. Pasien sudah susah jangan dibuat susah lagi. Tolong ini menjadi catatan, " kata Daud Simanjuntak.
Komisi III DPRD turut mempertanyakan sejauh mana dampak penurunan pasien Covid-19 dari penyekatan di tengah PPKM level 4. Namun BPBD sendiri tidak memberikan jawaban. DPRD pun berharap agar penyekatan jangan sampai hanya untuk penghamburan anggaran.
Pada akhir pertemuan, Denny Siahaan meminta BPBD memberikan data kepada DPRD terkait perkembangan penanganan Covid-19 dan kegiatan lainnya seperti penanganan longsor dan usulan kenaikan insentif harian Satpol PP, Dishub dalam melaksanakan tugas di masa penanganan Covid-19 ini.
Perlu diketahui, sejak PPKM Level IV (10-31 Agustus 2021), jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 1409 orang. Angka Covid-19 yang tadinya sempat mencapai 1309 orang, kini berangsur-angsur menurun menjadi 746 kasus.
