Pematangsiantar - Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar mencatat adanya sebanyak 36 titik longsor. Namun data longsor diperkirakan belum semua terdata.
Sementara perbaikan yang sudah selesai dikerjakan masih 11 titik. Hal ini terungkap saat Komisi III DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPBD, Jalan Porsea, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (1/9/2021).
Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Denny Siahaan bersama Noel Lingga, Rizki Sitorus, Nurlela Sikumbang, Daud Simanjuntak, Astronaut Nainggolan dan Irwan menilai penanganan longsor lambat dan menuai masalah.
Masalah muncul karena proses administrasi bertele-tele, bahwa sampai sekarang Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk penanggulangan longsor. Permasalahan administrasi ini dibenarkan Kabid Rehabilitasi BPBD, Tumbur Damanik.
Salah satu permasalahan yang terjadi akibat administrasi ini adalah aktivitas pertanian di Tambun Timur, Kelurahan Tambun Nabolon. Karena irigasi yang hancur sepanjang 50 meter akibat tanah longsor, air tidak bisa mengalirkan ke area pertanian.
"Akibatnya, area persawahan irigasi teknis lebih kurang 60 hektar tidak bisa ditanami, lebih kurang sebulan ini kejadian tapi belum ada penanganan. Ratusan kepala keluarga bergantung hidup di sana, " kata Daud Simanjuntak dalam rapat.
"Pengusulan sudah ada, tapi karena soal administrasi, lalu tidak dimasukkan dalam pengusulan yang terakhir sebagai tanggap darurat. Padahal ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat, pendapatan mereka dari sana. Baik peternak ikan maupun padi, " katanya lagi.
Guna mengatasi permasalahan ini, Komisi III DPRD Pematangsiantar meminta wali kota memikirkan nasib masyarakat dengan menerbitkan SK. Sehingga warga tidak kesulitan mencari nafkah terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini.
