Pematangsiantar, Kabarnas.com - Puluhan warga yang mengaku sebagai mahasiswa demo atau berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (21/4/2022) dengan mengangkat sejumlah issu nasional.
Adapun yang mereka orasikan adalah malasah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya mengalami kenaikkan. Massa mengaku BBM ini membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya di tengah harga barang naik.
Minyak goreng pun tak luput disampaikan massa. Dalam hal ini pemerintah diminta melakukan pengawasan dan menindak mafia sekaligus menstabilkan harganya di tengah kelangkahan.
Massa yang dipimpin Kordinator Aksi Dopa Siagian dengan mengatasnamakan Gerakan Rakyat Melawan (Gerylawan), juga menyinggung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta munculnya wacana penundaan Pemilu.
Dihadapan anggota DPRD, Dopan mengatakan bahwa kenaikan PPN sesuai Undang-undang No. 7 tahun 2021 dan berlaku sejak 1 April 2022, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kenaikan BBM, tarif dasar listrik non subsidi untuk kesekian kalinya.
Sedangkan issu masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, melanggar konstitusi sekaligus menuai pro kontra di tengah masyarakat.
Apa yang mereka suarakan didengarkan langsung anggota DPRD seperti Suandi A Sinaga, Fery SP Sinamo, Baren A Purba, Nurlela Sikumbang, Tongam Pangaribuan. Hadir juga Asisten III Pemko Pardamean Silaen.
Suandi Sinaga mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan tentang isu nasional akan diusulan ke pemerintah pusat, akan diteruskan hasil rapat DPRD berupa rekomendasi ke DPR RI.
