Tapteng - Musyarawah Desa Khusus Pemilihan Dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT )Dana Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di Aula Desa Parjalihotan Kamis 13/01/2023.
Hadir Babainkamtibmas dari Polsek Pinangsori dan Babinsa Koramil 04 Pinangsori serta Ketua BPD Parjalihotan Baru beserta aparat Desa.
Agus Tami, Ketua BPD Desa Parjalihotan Baru membuka musyawarah desa tepat pukul 10.30 WIB yang di Pandu oleh Sekdes Parjalihotan langsung Membuka acara Musyawarah Khusus ini.
Kepala Desa Noato Harefa di samping didampingi Kades Bertha Bate'e menyatakan dalam arahannya di hadapan 7 Kepala Dusun Dan Aparat pemerintahan (Kaur)Desa Parjalihotan bahwa Musyawarah ini di adakan berhubung karena KPM tahun 2022 di tiadakan, Namun untuk tahun 2023 akan di adakan kembali dan akan di anggarkan.
"Dasar Musyarawah kita ini adalah adanya Peraturan Dana Desa dari Kementerian Desa dan Instruksi Pemerintah agar setiap Dana Harus ada Anggaran Untuk Tahun 2023 sebesar 10 persen minimal dan 25 persen dari total dana desa untuk BLT Ataupun KPM," jelas Noato.
Dana Desa untuk tahun 2023 Desa Parjalihotan Baru untuk pemanfaatan Pemberian BLT Ataupun KPM ada kriteria yang diberikan kepada masyarakat yakni yang berpenyakit kronis atau cacat hidup, cacat fisik sejak umur .
"Untuk masyarakat kategori Lansia yang berhak dapat BLT Desa adalah Lansia Tunggal dan tidak memiliki penghasilan rutin.
Sedangkan yang memiliki penyakit Kronis harus benar benar masyarakat yang memiliki penyakit tahunan yang tidak memiliki penghasilan tetap dan itu akan prioritas kita tahun ini, dan untuk itu setiap Kadus yang saat ini kita miliki sebanyak 7 dusun , harus benar benar turun kelapangan dan mendata warga kita yang di kategorikan di persyaratan tadi," tambah Bertha Bate'e.
Pendamping Desa juga menjelaskan musyawarah ini merupakan syarat mutlak untuk pencarian ADD tahun 2023 sebab berdasarkan hasil Musdes dan tahun 2023 yang telah di laksanakan kemarin di putuskan dalam tahun 2023 tidak adalagi penerima KPM dan BLT.
" Karena ada Surat PMD Kabupaten Tapanuli Tengah agar Desa harus menganggarkan Dana Desa dan merajuk pada Peraturan Pusat Kementerian Desa, salah satu syarat pencairan dari pusat bagi Dana Desa Tahun Anggara 2023 ini, dan Musdes Kita yang lalu tidak ada lagi kita anggarkan untuk BLT dan KPM," Ujar Bertha Bate'e.
Musyarawah ini akhirnya memutuskan dan menyepakati bahwa 10 persen dari Dana Desa tahun 2023 ini akan di anggarkan untuk masyarakat penerima BLT dan KPM dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
Selanjutkan alokasi Dana Desa Parjalihotan yang di perkirakan hanya mencapai 900 juta ini nantinya di fokuskan tetap seperti hasil Musdes yakni Penanganan Stanting untuk masyarakat desa, serta Pengadaan fisik untuk ketahanan pangan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Sedangkan untuk masyarakat penerima BLT maupun RKP harus Keluarga miskin di bawah rata rata (keluarga yang paling miskin dan tidak memiliki apa apa di desa tersebut)
Keluarga yg ada sakit kronis(Sakit menahun/bawaan lahir)
Keluarga Lansia tunggal (KK Sendiri)
Keluarga yang Disfabel(cacat yang tidak bisa bekerja) dan semua agrus penduduk asli Desa Parjalihotan Baru dengan di buktikan dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
Dan usai di sepakati dan di putuskan bersama, akhirnya rapat musyawarah khusus desa Parjalihotan Baru resmi di tutup oleh ketua BPD dengan harapan agar semua yang di hasilkan dalam rapat bersama ini bisa di laksanakan dan dapat di pertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat desa Parjalihotan Baru saat ini.
"Dan akhir kata dengan semua kesepakatan kita bersama atas keputusan yang kita hasilkan dalam rapat Musyawarah Khusus ini, kami dari BPD Parjalihotan Baru Mengucapakan terimakasih banyak pada semua yang hadir , dan berharap agar semua program dan rencana kita ini bisa berjalan lancar, serta dapat bermanfaat bagi warga Parjalihotan Baru, dan dengan ini musyawarah khusus ini resmi saya tutup," ujar Ketua BPD sambil mengetuk Mic tiga kali.(Job Purba)
