Pematangsiantar, Kabarnas.com - Harapan untuk segera mungkin pelantikan kepada pasangan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dilakukan, diungkapkan sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya tokoh agama, Dion Panomban.
Mengenai itu, Pdt Dion Panomban pun sangat mengharapkan peran serta pihak-pihak pejabat terkait, termasuk di dalamnya campur tangan DPRD Kota Pematangsiantar, yaitu untuk segera melaksanakan paripurna pemberhentian wali kota dan wakil wali kota sehingga dr Susanti punya ruang menjalankan programnya dalam memimpin kota ini.
Menurutnya, masa jabatan kepala daerah tidak lagi normal dengan ditetapkannya Pilkada serentak tahun 2024. "Dan semakin tidak normal lagi jika pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak digelar secepat mungkin dan itu justru merugikan masyarakat sendiri," ujarnya, Jumat (2/7/2020).
Kerugian masyarakat, kata Pdt Dion Panomban, setidaknya ada dua. Pertama, biaya puluhan miliar yang dianggarkan atau dihabiskan untuk proses Pilkada tahun 2020 tergolong sia-sia. "Kedua, program pembangunan yang telah direncanakan oleh kepada daerah yang baru, tak bisa berjalan," ujarnya.
Melihat dua hal itu, Kota Pematangsiantar ibarat dalam 'kemalangan'. "Nah, kalau pelantikan berlama-lama bukankah itu sangat menyusahkan warga? Efek dari masalah ini jelas memakan waktu lama dan kondisi perekonomian kota ini bisa terhambat," katanya.
Berdasarkan dampak di atas, pejabat terkait khususnya anggota DPRD sangat diharapkan untuk mengesampingkan pandangan politik partainya pribadi atau kepentingan lainnya. "Mari kita sama-sama memikirkan situasi kota ini. Jangan kita biarkan pembangunan stagnan," tutupnya.
