Pematangsiantar, Kabarnas.com - Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk mendirikan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di daerah Kecamatan Siantar Martoba, masih terkendala dana.
Kepala Bappeda Kota Siantar M Hamam Soleh mengatakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar adalah meminta bantuan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Disdik sendiri sudah melayangkan surat permohonan.
"Setelah kita koordinasi secara verbal dengan Kadis Pendidikan, ia mengatakan kalau itu bagian dari rencana mereka. Hanya saja sampai saat ini, mereka masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan," kata Soleh Selasa (16/3/2021).
Soal lahan, menurut Soleh, kemungkinan tersedia apalagi dalam program Pemko Pematangsiantar sudah menyediakan anggaran guna pengalihan aset ratusan hektar eks PTPN III.
Terkait masalah SMPN ini, mereka akan melakukan rapat konsultasi OPD pada 17-18 Maret 2021 dan ia berharap Dinas Pendidikan membicarakan usulan pembangunan SMPN di Kecamatan Martoba. "Ada rencana pembebasan lahan, yang rencananya itu untuk perkantoran dan perumahan, dan kemungkinan besar akan di alihkan ke sana," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, persentase jumlah PPDB antara lain, 75 persen berdasarkan zonasi atau jarak tempuh yang paling dekat, 15 persen berdasarkan afirmasi atau bagi siswa yang ekonomi orang tuanya kurang mampu, persen berdasarkan prestasi 5 persen dan 5 persen lagi bagi pelajar yang berpindah tempat tinggal sehubungan dengan pindah tugas orang tuanya.
Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Dikdas Kota Pematangsiantar, Lusamti Simamora, M.Si mengaku sebanyak 660 orang pelajar yang tinggal di kecamatan tersebut lulus SD di tahun 2021. Umumnya tak bisa masuk SMPN dan Disdik sendiri belum mempunyai solusi atas masalah tersebut. Hal sama juga bisa terjadi di daerah atau Kelurahan lainnya.
Adapun jumlah seluruh pelajar yang lulus SD di Kota Pematangsiantar tahun ini sekitar 5.147 orang. Sedangkan jumlah SMPN yang ada hanya 13.
"Banyak anak-anak dari Tanjung Pinggir, Tanjung Tongah, Pondok Sayur, Naga Pita, Naga Pitu, Tambun Nabolon tidak dapat masuk SMP Negeri karena zonasi," katanya saat dijumpai di ruang kerjanya, Jalan Merdeka.
