Simalungun - Polemik kepemilikan lahan antara PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan 147 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Maraja Bah Jambi mendapat perhatian dari Presiden Indonesia, Joko Widodo. Guna menemukan solusinya, Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP), Sahat M Lumban Raja turun ke lokasi, Kamis (3/11/2022).
Sebelum meninjau lahan yang bersengketa seluas 130 hektar, Sahat terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pihak manajemen SPBUN PTPN IV dan perwakilan masyarakat dan kuasa hukum mereka, Sahat Manurung. Turut hadir Sekda Simalungun, Esron Sinaga.
Pada pertemuan ini belum ada titik temu, masing-masing pihak bertahan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang mereka miliki. Namun, Tenaga Ahli KSP meminta masing-masing pihak tetap menahan diri guna menghindari konflik, sembari mencari jalan keluarnya.
"PTPN IV dan masyarakat tidak saling merusak tanaman dan saling menahan diri untuk menjaga kamtibmas sambil menunggu proses tindak lanjut dari KSP, " kata Sahat sembari mengaku bahwa dirinya sudah mengumpulkan bukti bukti administrasi dari kedua bela pihak.
Sementara itu, Kuasa Masyarakat Sangkot Manurung meminta agar KSP untuk segera memberikan kesempatan panen bagi kelompok masyarakat. Serta PTPN IV memberikan lahan seluas 65 Ha untuk dikelola oleh kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
" Saya meminta kepada PTPN IV agar memberikan lahan seluas 65 Ha untuk kami kelola, " Ucap Sangkot.
Sementara Dewi yang mewakili kelompok masyarakat, mengaku sangat senang atas kehadiran Tenaga Ahli KSP dan berharap sepulang dari lokasi sengketa ada solusinya.
"Kami berharap agar tim KSP untuk memperhatikan kesejahteraan 147 KK yang masuk kelompok masyarakat dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun kepada kami, " ucap Dewi.
Manajer PTPN IV Kebun Bah Jambi Tri Mangkurat mengatakan kehadiran KSP agar memberikan rekomendasi yang dapat diterima semua pihak.
" Apa pun keputusan yang di keluarkan KSP semua pihak harus menerima, " Ucap Tri.
Dia menegaskan untuk semua pihak tetap menjaga kondusif dan tidak ada lagi kontak fisik. Pihak perkebunan pun tidak akan melakukan hal yang menimbulkan keributan di lahan berkonflik seluas 125 ha yang telah lama dikuasi PTPN IV.
