Pematangsiantar, Kabarnas.com - Desakan untuk menutup atau memberhentikan operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang ada di Kabupaten Toba semakin mencuat. Alasannya, perusahaan tersebut kerap memunculkan masalah bagi masyarakat luas.
Salah satu masalah dihadapi warga adalah pengusahaan lahan. Dimana PT TPL menanam di tanah yang selama ini dikelola masyarakat, dan berujung bentrok serta korban luka-luka seperti yang terjadi di Desa Natumingka, Kecamatan Bobor, Kabupaten Toba, Selasa (18/5/2021).
Untuk diketahui, puluhan warga mengalami luka-luka karena dipukul oleh karyawan dan security PT TPL menggunakan tongkat kayu dihadapan aparat kepolisian. Sebagian korban sudah lanjut usia dan terpaksa dilarikan ke puskesmas. Atas permasalahan itu, GMKI Siantar-Simalungun menilai tindakan itu bentuk kriminalisasi.
Ketua GMKI Siantar-Simalungun, Juwita Panjaitan mengatakan bentrok itu merupakan kelalaian polisi dan tidak dapat diterima. Sebab saat kejadian polisi menghadang warga, sementara karyawan dan security PT TPL yang sangat aktif menyerang warga tidak bisa dihadang.
"Harusnya kepolisian melindungi masyarakat adat, karena mereka tidak bersenjata dan umurnya sudah rentan tua bukan malah diam saat mereka diserang batu dan kayu," ujar Juwita.
Juwita menilai polisi, KPH maupun Pemkab Toba telah gagal meredam konflik yang telah memakan korban, sehingga cenderung membiarkan bentrok terjadi. Ia juga menyebut agar kriminalisasi yang dialami masyarakat adat harus segera dihentikan.
Sementara itu, Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Siantar-Simalungun menyebutkan, kekerasan yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan PT. TPL telah kerap terjadi di banyak wilayah adat khususnya wilayah tanah batak.
Kekerasan yang sama akan terus terjadi terhadap masyarakat-masyarakat adat lainnya di wilayah tanah batak karena kehadiran PT. TPL ini cenderung cuma menambah ekskalasi konflik di masyarakat.
Ketua Komisariat Toba Afri Yani Manalu juga menambahkan, permasalahan ini perlu diberikan tindakan yang adil, perlu ditelusuri kembali secara efektif. Artinya tidak boleh sesuka hati pihak investor untuk menggarap lahan, apalagi sampai merugikan kehidupan masyarakat.
GMKI mendorong Pemkab Toba harus memberikan jalan sebagai kebijakan yang tepat, sehingga masyarakat adat Natumingka tidak merasa dirugikan atas tanah miliknya. Pemerintah harus tegas membantu masyarakat menghentikan aktivitas PT. TPL di Huta Natumingka agar kedepan konflik berdarah seperti ini tidak terulang lagi. Ucap tegas Afri Yani Manalu.
"Kehadiran PT.Toba Pulp Lestari atau perusahaan penghasil bubur kertas ini telah menimbulkan banyak konflik, hingga konflik-konflik berdarah pun terjadi dengan masyarakat adat di tanah batak. Jadi kami berharap pemerintah untuk menutupnya," ujarnya.
